Penegakan CEDAW berarti Penghormatan Hak Perempuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai instrumen HAM yang menjadi indikator pengakuan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan telah memaktubkan aturan-aturan mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pada tataran kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Pasal 2 huruf f CEDAW berbunyi: “mengambil semua langkah yang sepatutnya, [...]

11 Juni 1762, di halaman Gedung Mahkamah Pengadilan, Paris, sebuah buku dibakar. Karya itu berbentuk novel, tapi sebenarnya ditulis untuk membahas soal pendidikan anak. Dengan Émile itu Jean-Jacques Rousseau dinilai telah bersalah karena ”menganggap semua agama sama-sama baik”. Seorang pejabat berpidato di depan Parlemen untuk melontarkan tuduhan itu; dalam buku, ujarnya, Rousseau telah ”berani mencoba menghancurkan [...]

oleh : agnes dwi Udara dingin membalut desa Cigugur akhir pekan ini. Kabut mulai menyelubungi desa yang terletak di sebalah barat gunung Ciremai sejak pukul 16.00. Gerimis mulai turun menambah licin sepanjang jalan yang berliku membelah bukit. Sore hampir usai ketika saya bersama rombongan kecil memasuki desa yang terkenal dengan tape ketan itu. Hari itu [...]

Selasa, 23 Februari 2010 | 14:39 WIB JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menolak anggapan yang berkembang bahwa Mahkamah Konsitusi mengundang saksi ahli dari Amerika Serikat terkait Sidang Uji Materi UU No.1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Mahfud meluruskan, rencana mendatangkan saksi ahli dari Amerika Serikat, yakni ahli bidang HAM dan [...]

Oleh Awigra Pengantar Saya menyambut gembira undangan mengahadiri acara ini dari Bung Towik dan Bung Ridho saudara saya aktivis JARIK yang selama ini aktif bersama-sama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) ikut mengkampanyekan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah-tengah carut-marutnya hampir seluruh aspek kehiduapan bersama dalam sebuah negara bernama Indonesia. Perkenankan saya dalam [...]

SEKAPUR SIRIH PEMOHONAN PEMBATALAN UNDANG UNDANG TENTANG PENODAAN AGAMA Undang-undang nomor 1 Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 adalah salah satu Undang Undang yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang dianggap melakukan penodaan terhadap agama. Agama apa saja yang tidak boleh “dinodai” di Indonesia? Disebutkan dalam penjelasan Undang Undang ini adalah agama mayoritas [...]

oleh: Agnes Dwi R. Jakarta (17/02/2010) “Undang-undang PNPS no 1 tahun 1965, lahir pada masa darurat pada saat pemerintahan presiden Soekarno. Latar belakang munculnya undang-undang ini adalah untuk mencegah aliran kebatinan yang ada di Indonesia.” Demikian diungkapkan oleh Ifdal Kasim dari Komnas HAM disela-sela judicial review UU PNPS no 1 tahun 1965, di Mahkamah Konstitusi. [...]

BULAN/TAHUN TANGGAL PERISTIWA SUMBER Januari 2008 4 Disetujuinya Ijin Lokasi oleh Bupati Kabupaten Pati. Kompas, 4 April 2008 Maret 2008 2 Sejumlah elemen masyarakat sukolilo menggelar aksi penolakan pendirian pabrik semen di kab. Pati. Mereka membawa 150 kerbau untuk diarak ke calon lokasi pendirian PT. SG. Aksi dilanjutkan dengan mencabut patok yang dipasang aparat desa [...]

Pers Release ELSAM No. 08/DE/ELSAM/ X/2008 Sidang paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis 30 Oktober 2008, telah mengesahkan RUU Pornografi menjadi Undang-undang Pornografi. ELSAM memandang pengesahan UU Pornografi sebagai preseden yang mengkhawatirkan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Isi UU Pornografi menunjukkan adanya upaya untuk mencampuri kehidupan pribadi dan kebebasan dasar manusia. Intervensi [...]