Padang, Kompas – Keberadaan aksara asli Minangkabau, yang merupakan perpaduan antara huruf Sanskerta dan aksara Arab kuno, tidak diketahui lagi. Ketidaktahuan itu disebabkan tidak ada lagi naskah-naskah kuno yang tersisa dengan tulisan dalam aksara asli Minangkabau.

Kepala Taman Budaya Provinsi Sumbar Asnam Rasyid, Minggu (5/9), mengatakan, selama ini yang cenderung diketahui masyarakat adalah aksara Arab gundul dan huruf Sanskerta. ”Kalau yang saya ketahui di Sumatera Barat, ya, huruf Arab buta atau gundul,” kata Asnam.

Pengajar pada Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, Dr Herwandi, pada hari yang sama mengatakan, persoalan yang dihadapi ialah ketiadaan bukti naskah yang ditulis dalam aksara asli Minangkabau itu.

Herwandi, yang pernah melakukan penelitian soal goresan serupa tulisan di Batu Batulih Borobono yang terdapat di wilayah Dusun Talago, Taeh Bukik, Kabupaten Limapuluh Kota, menjumpai keterkaitan goresan itu dengan naskah Tambo Rueh Buku yang disebutkan oleh Darwas Datuk Rajo Malano yang diduga ditulis dalam aksara asli Minangkabau.

”Tambo Rueh Buku itu berada di Sulit Air, Solok. Tetapi waktu kita datang ke sana, naskah itu juga tidak ditemukan. Mungkin sudah dibawa Belanda,” kata Herwandi.

Ia mengatakan, studinya dilakukan dengan membandingkan goresan-goresan di Batu Batulih Borobono dengan model aksara asli Minangkabau yang pernah diungkapkan sebelumnya oleh Darwas Datuk Rajo Malano dan Zuber Usman. Selain itu, ia lalu membandingkannya dengan aksara asli dari Kerinci, Jambi, dan menjumpai semacam kemiripan serta keberlanjutan bentuk sekalipun secara metodologis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

”Soal aksara asli Minangkabau tidak ada naskah dalam bentuk aslinya sehingga tidak ada pembandingnya,” ujar Herwandi.

Ia menambahkan, penemuan aksara asli di wilayah Rejang Lebong (Bengkulu), Nanggore Aceh Darussalam, dan Kerinci (Jambi) membuat keberadaan aksara asli Minangkabau dengan naskah aslinya semestinya juga menjadi keniscayaan. ”Karena seharusnya, wilayah di tengah (Minangkabau) bisa lebih jelas temuannya,” ujar Herwandi.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pemeliharaan, Perawatan, Penyajian Museum Adityawarman, Riza Mutia, terdapat dua jenis aksara asli Minangkabau yang dibedakan dari asal daerahnya.

Masing-masing adalah aksara Pariangan yang berasal dari daerah yang kini termasuk ke dalam wilayah Kota Padang Panjang dan aksara Sulit Air yang kini masuk dalam kawasan Kabupaten Solok. Namun, kata Riza, upaya pencarian naskah dalam aksara asli Minangkabau itu ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penyimpanannya belum juga membuahkan hasil.

Ia menambahkan, masyarakat kemungkinan besar masih relatif sensitif jika disinggung mengenai soal tersebut. ”Mungkin waktu Perang Padri dahulu naskah-naskah itu ikut dibakar dan diganti dengan aksara Arab kuno,” kata Riza.

Menurut Riza, dirinya juga sudah berupaya melacak keberadaan naskah dengan aksara asli Minangkabau itu hingga ke Universitas Leiden di Belanda, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Aksara Minangkabau itu kemungkinan muncul di masa peralihan antara kekuasaan bercorak Hindu-Buddha di Minangkabau menjadi Islam. (INK)

http://cetak.kompas.com/read/2010/09/06/04183942/aksara..minang.tidak.diketahui

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Dalam sejarah negeri ini, peran organisasi kemasyarakatan sebagai perhimpunan anggota masyarakat yang diorganisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama amat penting. Mereka berkontribusi besar dalam pembentukan bangsa. Kini, keberadaan sebagian organisasi kemasyarakatan justru dianggap sebagai pemicu konflik dan pemecah persatuan masyarakat.

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Peran dan fungsinya lebih gamblang lagi dinyatakan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985.

Di dalam UU itu disebutkan empat fungsi ormas, yakni wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya; wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi; wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional; serta sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antara ormas dan organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan pemerintah.

Dalam kenyataan, fungsi sebagaimana yang tertulis dalam UU itu ternoda. Berita tentang tindakan anarki ormas kembali menjadi pembicaraan hangat. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengakui, kekerasan yang dilakukan ormas meningkat. Sepuluh kasus terjadi tahun 2007 dan turun menjadi delapan kasus pada tahun 2008. Pada tahun 2009, jumlah itu melonjak menjadi 40 kasus. Meski tahun 2010 belum berakhir, tindak kekerasan yang dilakukan ormas sudah mencapai 49 kasus.

Tidak heran jika tudingan ketidakseriusan penegak hukum dalam menindak ormas yang dinilai bermasalah dan tuntutan agar membubarkan ormas kembali dilontarkan. Bahkan, desakan untuk merevisi UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan santer terdengar.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan ormas, tudingan terhadap ketidaktegasan tindakan aparat kepolisian, serta tuntutan untuk merevisi UU tentang ormas yang muncul saat ini seakan mengulang peristiwa sama yang terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2008. Tampaknya, kembali mencuatnya persoalan ormas menambah panjang daftar dari berbagai persoalan yang tidak tuntas terpecahkan di negeri ini.

Pengingkaran fungsi

Intimidasi, penyerangan, dan kekerasan yang acap dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain seolah telah menjadi trademark ormas-ormas tertentu. Citra keras yang kerap dipertontonkan sebenarnya justru berefek buruk terhadap ormas itu. Simpati masyarakat tiada terebut, yang terjadi justru rasa resah.

Hasil pengumpulan pendapat 778 responden yang dilakukan Litbang Kompas beberapa hari lalu bisa menjadi cerminan. Hampir semua responden (92,3 persen) merasa resah dengan penyerangan terhadap kelompok tertentu. Hal yang sama mereka rasakan manakala melihat ormas melakukan demonstrasi dengan kekerasan (92,9 persen), melakukan penyisiran terhadap pihak yang berbeda pendapat (82,0 persen), dan melakukan penutupan tempat ibadah milik kelompok lain (81,5 persen).

Keresahan tersebut dipicu oleh kekhawatiran tindakan kekerasan yang kerap ditunjukkan itu justru menjadi pemecah belah persatuan bangsa. Penggerebekan dan penggusuran terhadap mereka yang secara ekonomi dan sosial terpinggirkan, juga terhadap pemeluk agama lain, bisa berujung pada pelanggaran hak warga negara atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, serta hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah yang semuanya dijamin oleh UUD.

Aksi kekerasan yang kerap dipertontonkan oleh sebagian ormas sebenarnya tidak membuat bagian terbesar responden menegasikan keberadaan dan fungsi ormas dalam kehidupan mereka. Memang, citra yang terbentuk akibat dari tindakan dan kegiatan ormas—yang mengusung agama atau etnis tertentu—lekat dengan kekerasan, membuat ormas itu sulit menuai simpati khalayak. Namun, beragam jenis ormas lain justru dinilai penting keberadaannya.

Keberadaan berbagai ormas keagamaan, baik yang merangkul umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, maupun Hindu, masih dinilai sangat positif oleh responden. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan terhadap keberadaan ormas yang berkecimpung dalam bidang-bidang kepemudaan, dinilai bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Di antara berbagai bidang ormas, penilaian terbesar responden (68,3 persen) ditujukan terhadap peran ormas berbasis profesi, seperti profesi kedokteran, wartawan, dan profesi lain.

Peran pemerintah

Di sisi lain, hasil jajak pendapat ini juga mengesankan bahwa pemerintah bersama jajaran aparat keamanan kurang berdaya mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan ormas. Lebih dari separuh responden (61,6 persen) menyatakan pemerintah dan aparat keamanan tidak berani menghadapi kekerasan yang dilakukan ormas. Mengenai kemampuan pemerintah mencegah aksi kekerasan dan main hakim sendiri, hanya separuh (51,4 persen) yang berpendapat pemerintah mampu melakukannya. Sementara untuk sanksi hukum yang diberikan kepada anggota ormas, 78,1 persen responden kompak menjawab pemerintah tidak tegas.

Pembinaan ormas ada di tangan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985, pembinaan pemerintah diperlukan untuk membimbing, mengayomi, dan mendorong ormas ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri. Sejauh ini, besar kemungkinan yang dilakukan pemerintah baru sebatas administrasi. Artinya, hanya terbatas pada pengumpulan data ormas yang mendaftarkan diri.

Dalam Direktori Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2009, misalnya, tercatat 406 ormas. Dari jumlah tersebut, yang tergabung dalam kesamaan ormas/LSM ada 285. Lainnya, terkelompok dalam kesamaan profesi, kesamaan fungsi, dan kesamaan keagamaan. Bisa jadi, jumlah itu tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Turunnya kepatuhan kepada pemerintah memungkinkan suatu ormas tidak merasa perlu mendaftarkan diri. Dalam direktori tersebut, mudah ditemukan ormas yang periode kepengurusannya telah kedaluwarsa.

Selain pembinaan, sebenarnya pemerintah juga memiliki wewenang untuk membekukan pengurus atau pengurus pusat dan membubarkan ormas yang bermasalah. Namun, di sisi lain, sejalan dengan kebebasan berekspresi dan berorganisasi, tidak dapat pula pemerintah menghalang-halangi pendirian ormas. Bisa jadi situasi dilematis semacam itu, yang dihadapi saat ini, mendorong ketidakefektifan tindakan dalam menghadapi ormas bermasalah.

Bagi sebagian responden (48,2 persen), pembubaran ormas memang tidak disetujui. Akan tetapi, bagian terbesar (60,9 persen) berpendapat, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap pengurus atau anggota ormas yang melakukan tindakan kekerasan. Sekalipun pemerintah dinilai mampu melakukannya, ketegasan sikap tampaknya masih menjadi impian.

(Litbang Kompas)

http://cetak.kompas.com/read/2010/09/06/03203337/menggerus.noda.aksi.kekerasan.ormas

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Bekasi (ANBTI), Minggu 5 September 2010, jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pondok Timur Bekasi kembali melakukan ibadah di tanah kosong mereka di Ciketing. Umat melakukan perjalanan kurang lebih 2 kilometer dari tempat ibadah lama di jalan Puyuh Raya. Perjalanan menuju tempat ibadah tiap minggu menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu. Karena perkembangan kasus HKBP sampai saat ini belum menemukan penyelesaian.

Tiap minggu jemaat HKBP selalu menunggu dengan rasa khawatir apa saja yang akan mereka alami hari ini. “Kami tidak pernah bisa tahu apa yang akan kami alami hari ini, tapi kami percaya Tuhan akan menjaga kami” tutur salah seorang jemaat.

Pada ibadah minggu ini, pendeta Luspida Simanjuntak absen karena ada keperluan diluar kota. sementara ibadah dipimpin oleh Pendeta Esron Tampubolon, MTh dari distrik Bekasi. Dalam pesannya Pdt.  Esron menyampaikan jemaat HKBP untuk mampu melihat perbedaan dan janganlah menjadikan perbedaan itu sebagai halangan untuk berbuat baik. Jemaat diharapkan agar umat saling menjaga hubungan baik meskipun berbeda keyakinan, suku dan agama dengan sesama manusia.

Dibawah pohon rambutan yang menjadi pusat ibadah, sekitar 750 orang jemaat khusuk berdoa. Mereka tetap beratap langit dan berlantai tanah. Bahkan disamping lahan milik HKBP, terdapat tumpukan sampah yang sengaja dibuang disana dengan aroma yang sangat tidak sedap. Jemaat sepertinya mulai terbiasa disapa terik matahari yang menyengat, ataupun disambut tatapan tidak ramah dari beberapa pria yang hadir disana.

Memang tidak muncul lagi kelompok pelaku kekerasan di Ciketing beberapa saat lalu, namun beberapa pria berpenampilan sama seperti pelaku penolakan jemaat HKBP berdiri mengawasi ibadah mingguan HKBP. Sementara polisi terlihat berkumpul di beberapa sudut, bahkan ada yang sedang berkumpul di warung sambil minum kopi.

Minggu ini jemaat HKBP mendapat dukungan perwakilan jemaat HKBP dari berbagai wilayah di Bekasi dan Jakarta. Jemaat hanya berharap bahwa keinginan mereka untuk beribadah segera terwujud di negara yang demokrasi ini.

Tentunya harapan tersebut mengalir tulus disetiap hati seluruh warga negara yang mengharapkan jaminan beribadah serta keamanan. Melihat kenyataan ini, sungguh menjadi hal yang sangat miris bila kenyataan bahwa pengingkaran konstitusi dan undang-undang itu masih terus terjadi.

Lebaran sebentar lagi, puasa akan usai  dan kita akan kembali melihat apakah anarkisme akan kembali merajai tiap hati dari ormas Islam di Bekasi. Apakah puasa ini akan mengubah perilaku mereka? Entahlah..yang pasti kita akan menunggu lebaran usai..(Agnes Dwi)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Kegundahan para guru (terutama guru agama Islam SMU/SMK), orangtua murid SMUN, anggota Ormas agama, aktifis LSM…

• — Siswi rela tidak lulus SMU  karena ujian wudhu yang pengujinya ustadz/lelaki… —
• Berbagai prilaku   “aneh” yang menggelisahkan (di sekolah dan rumah)
• —Anak-anak yang “hilang” —
• Lustrum sekolah teladan : Perempuan dilarang berkesenian (suara Aurat)
• —……

Ada Apa dan Mengapa?

Download Presentasi disini

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

“Negara tidak punya hak menilai apakah akidah seseorang itu benar atau tidak. Akidah itu persoalan antara pemeluk agama dan Tuhannya, bukan urusan menteri agama,” tegas Yenny ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (31/8/2010) di Jakarta.

Yenny khawatir, pernyataan Suryadharma, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dapat dijadikan pembenaran oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Yenny mengimbau Suryadharma lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataannya.

Suryadharma diminta jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat memicu kekerasan di tingkat akar rumput. Yenny juga meminta agar negara memberikan perlindungan kepada pengikut Ahmadiyah.

“Negara harus melindungi warganya. Apa pun keyakinan dan akidahnya, selama mereka warga negara Indonesia, tidak mengganggu ketertiban umum, membayar pajak, dan tidak merugikan orang lain, mereka wajib dilindungi negara,” katanya.

http://nasional.kompas.com/read/2010/08/31/15484910/Yenny.Wahid:.Akidah.Bukan.Urusan.Menteri#

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Orang rimba dari Suku Anak Dalam di Jambi. Sebagian dari mereka sudah menetap, tetapi kondisinya memprihatinkan.

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Gubernur DKI Fauzi Bowo dukung rangkaian acara Indonesia Penuh Warna, Jakarta, (25/8). Dari kiri ke kanan: Handayani (Kord. Divisi Sekretariat ANBTI), Lukman Bastomi (Sekertaris Umum Konnas), Hermandari Kartowisastro (Kord. Steering Committee ANBTI), Miranti Abidin (Steering Committee ANBTI), Fauzi Bowo (Gubernur DKI), Maman Imanulhaq (Steering Committee ANBTI), Nia Sjarifudin (Koord. OC ANBTI), Arie Budiman (Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan DKI Jakarta), dan Fadjar A. Pandjaitan (Asisten Pemerintahan)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

“Seharusnya ada tindakan tegas berupa pembekuan,” kata Kapolri dalam Rapat Gabungan dengan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 30 Agustus 2010.

“Sayangnya hal itu belum diatur dalam UU Ormas,” imbuh Kapolri.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan bahwa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas memang sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat, sehingga perlu direvisi. Ia bahkan menekankan agar revisi UU Ormas menjadi prioritas bersama DPR dan pemerintah.

Kapolri menjelaskan, dari tahun ke tahun, ormas yang cenderung melakukan tindakan kekerasan antara lain adalah Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Barisan Muda Betawi.

“Pada tahun 2010 ini saja, ketiga ormas itu melakukan 49 kali tindakan kekerasan,” kata Kapolri.

Bila dihitung dari dari tahun-tahun sebelumnya, kata Kapolri, maka ormas-ormas yang disebutkan di atas telah melakukan 107 kali kekerasan.

“Dari 107 tindak kekerasan itu, 36 kasus di antaranya telah P21,” tutur Kapolri. Ia kembali menegaskan pentingnya revisi UU Ormas yang mencantumkan pasal pembekuan ormas di dalamnya, terhadap ormas yang berulang-kali melakukan tindakan melawan hukum.

Pada kesempatan ini, Kapolri juga membantah persepsi masyarakat yang menganggap jajarannya ragu dan lamban dalam menindak tegas ormas yang melanggar hukum.

“Tidak benar seolah-olah ada keraguan dari kami. Saat ini kami tegaskan, tidak ada lagi keraguan,” tandas Kapolri.

Sebagai buktinya, ujar Kapolri, sebelum bulan Ramadhan ini, ia telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang melakukan tindak kekerasan.

“Apabila ada jajaran kepolisian yang ragu, maka akan kami evaluasi,” kata Kapolri. Hal itu pun telah dilakukan kepolisian, dengan mencopot Kapolres Bengkalis terkait insiden pembakaran tempat pelacuran.

Pada akhirnya, Kapolri mengatakan, dugaan adanya ormas anarkis yang dibekingi dan dibiayai oleh kelompok atau pejabat tertentu, masih bersifat spekulasi. “Belum bisa dibuktikan ada kelompok atau pejabat tertentu di belakang ormas itu,” tutup Kapolri.

http://wap.vivanews.com/news/read/174297-kapolri–ormas-anarkis-layak-dibekukan

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Itulah nasi hotong, makanan khas masyarakat Bupolo, penduduk asli Pulau Buru, Provinsi Maluku. Makanan itu dibuat dari tanaman feten atau buru hotong (Setaria italica).

Tanaman yang bentuknya mirip alang-alang itu memiliki panjang sekitar 30 cm. Hotong biasa tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan curah hujan tidak terlalu besar. Di negeri ini, hanya di Buru hotong diolah menjadi makanan.

”Hanya setengah sendok nasi saya ambil, etapi rasanya seperti sudah makan nasi sebanyak empat sendok. Perut terasa langsung kenyang,” tutur Abbas (29), warga Jalan Sakura, Namlea, Buru, yang mencicipi makanan itu pekan lalu.

Malam itu, Evi Tan (49) menyiapkan nasi hotong. Dia mengukus tidak sampai seperempat kilogram biji hotong, tapi jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk mengisi perut empat orang yang lapar. ”Kalau beras, butuh minimal satu kilogram untuk sekali makan,” katanya.

Selain nasi hotong, Evi menyajikan bubur hotong, wajik hotong, dan beraneka kue berasal dari hotong. Semuanya dia buat dengan bahan baku utama biji kering hotong, dicampur bahan lain, seperti santan, gula merah, garam, dan bahan masakan lainnya tergantung bentuk makanan yang dibuat.

”Pembuatan nasi dan wajik diajarkan orangtua saya. Pembuatan kue dari hotong baru tahun ini, setelah peneliti hotong dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengajarkannya kepada ibu-ibu PKK di Pulau Buru,” katar Evi.

Bagi Evi, hotong bukanlah makanan asing. Namun, bagi generasi sepantaran Abbas dan sejumlah warga di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, hotong tergolong makanan yang tidak terlalu diakrabi.

Ketidakakraban ini terjadi karena biji hotong atau hotong dalam bentuk makanan sulit ditemukan di pasar dan belum dijual di rumah makan mana pun.

”Pernah dengar nama hotong, tetapi belum pernah merasakannya. Cari bahan bakunya sulit. Harus ke petani langsung, itu juga harus tahu cara mengolahnya menjadi makanan,” ujar Wahyudin (32), warga Namlea.

Hotong kini memang tidak dikenal luas. Warga setempat lebih mengenal beras daripada hotong. Beras lebih mudah dicari di Buru, apalagi kabupaten ini merupakan lumbung beras Maluku.

Padi mulai banyak ditanam saat tahanan politik yang dikaitkan G30S/PKI diasingkan di pulau ini sekitar tahun 1970. Padi kian banyak sekitar tahun 1990 saat Buru menjadi lokasi transmigran asal Jawa.

Padahal, jauh sebelum padi mulai ditanam, kebutuhan karbohidrat masyarakat Bupolo dipenuhi dari hotong, selain jagung, ubi, dan padi ladang.

Hasil kajian IPB yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Buru menyebutkan, kandungan karbohidrat pada hotong 81,32 persen lebih tinggi daripada beras yang berkisar 70-80 persen.

Kandungan protein hotong juga lebih tinggi, mencapai 14,05 persen. Sementara beras hanya 4-5 lima persen. Hotong juga memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah penyakit kanker dan diabetes.

Hotong tak sebatas sebagai makanan, tapi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Bupolo. Hotong menjadi bagian utama upeti kepada raja yang ditaruh di dolang (wadah persembahan) bersama hasil bumi lainnya. Bahkan, konon, feten, nama lain hotong, diibaratkan sebagai putri karena biji pada malai (tangkai) halus dan ujung malai yang siap panen berwarna merah seperti bibir seorang putri. (A Ponco Anggoro)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/08/30/03435263/hotong.mulai.tergeser.beras

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Bekasi (ANBTI),  Hak untuk beribadah masih menjadi isu yang hangat akhir-akhir ini di Bekasi. Terlebih insiden yang menimpa jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) beberapa waktu lalu, dimana sekelompok Ormas Islam melakukan penyerangan, kekerasan dan pelarangan ibadah.

Menggenapi peringatan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, HKBP Jabodetabek menggelar doa keprihatinan untuk kemerdekaan mendirikan tempat beribadah. Acara ini digelar pada Minggu 29/8,  sebagai bentuk keprihatinan atas terbelenggunya kemerdekaan beribadah khususnya di Bekasi.

Bertempat di Stadion Bekasi sekitar sebelas ribu jemaat HKBP dari wilayah Jabodetabek memenuhi lapangan hijau hari ini. Panas yang membakar kulit tidak menyurutkan harapan jemaat yang hadir hari ini. Mereka duduk dilapangan dengan menggunakan koran dan payung. Tepat pukul 14.00 Wib, acara dimulai dengan perayaan ibadah dipimpin oleh Pdt. Athur M. Sitorus, S.Th, Pdt. manapar Panjaitan,S.Th,  Pdt. Eben Simanjuntak, S.Th dan Pdt. Santun Situmorang, S.Th.

Bersama dengan mereka hadir pula sejumlah pendeta dari seluruh gereja HKBP bersama dengan jemaat. Bahkan beberapa pendeta  dari luar HKBP juga hadir memberikan semangat dan dukungan terhadap terpasungnya kemerdekaan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Bahkan Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt AA Yewangu hadir pula.

Seperti diketahui persoalan konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di HKBP Pondok Timur sampai saat ini masih terus diperjuangkan  agar keadilan atas hak mereka beribadah dan mendirikan rumah ibadah tercapai. Setiap minggu pagi jemaat HKBP Pondok Timur masih melakukan ibadah ditanah kosong mereka di kampung Ciketing, dengan perasaan was-was akan serangan kelompok ormas Islam seperti yang terjadi 2 bulan terakhir ini.  Bahkan pagi tadi jemaat HKBP tetap melakukan ibadah di Ciketing, dengan diawali jalan bersama sejauh 2 kilo meter.

Dalam orasinya pendeta Luspida Simanjuntak, STh meminta kepada walikota Bekasi yang hadir di GOR untuk memberikan hak mereka beribadah dan melindungi kebebasan beribadah jemaat HKBP. Pendeta hanya berharap mereka mendapatkan hak yang sama dengan penganut agama lain, dalam mengurus perijinan pendirian rumah ibadah.

Menurut pendeta Luspida, sejak 20 tahun HKBP berjuang untuk bisa mendirikan rumah ibadah, tetapi hingga kini pemerintah kota Bekasi tak juga memberikan ijin tersebut. Bahkan rumah yang dijadikan tempat beribadah sementara telah disegel dengan lasan bangunan tersebut bukan diperuntukkan sebagai gereja.

Kekerasan demi kekerasan terus menghantui jemaat HKBP ataupun jemaat yang lain, kemerdekaan itu ternyata tidak juga dirasakan merata diberbagaio daerah. Bahkan seperti yang disampikan perwakilan jemaat Fila Delphia, selama delapan bulan mereka beribadah di trotoar jalan karena gereja mereka di hancurkan oleh kelompok ormas yang tidak bertanggung jawab. Selama ini mereka beribadah ditrotoar jalan dan dipinggir-pinggir ruko.

Sebagai dukungan terhadap kemerdekaan beribadah hadir pula perwakilan dari Jaringan Islam Liberal (JIL), Saidiman Ahmad. Dalam orasinya ia menyampaikan bahwa negara wajib melindungi warga negaranya dalam menjalankan ibadah serta negara tidak boleh menghalang-halangi warga negaranya dalam melaksanakan ibadahnya. Sudah selayaknya pemerintah memfasilitasi kegiatan peribadatan warga negaranya apapun agamanya.

Hadir pula Syukur Nababan anggota DPR RI  yang menyampaikan orasinya bahwa konflik kebebasan beribadah ini berwal dari munculnya Peraturan Bersama(Perber) menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006. Perber ini yang memicu konflik diberbagai daerah. Peraturan yang mengharuskan jiak mendirikan tempat ibadah wajib meminta persetujuan umat lain. Serta peranan Forum Kebebasan Umat Beragama yang memegang peranan penting dalam pemberian ijin pendirian rumah ibadah. perlu diketahui komposisi anggota FKUB yang tidak seimbang antara kelompok agama besar dengan kelompok agama yang lebih kecil. sehingga dalam pengambilan keputusan suara terbanyak selalu yang manjadi panutan. Dalm hal ini nyaris kelompok agama yang lebih sedikit penganutnya mengaalami kesulitan karena dukungan anggota FKUB. Demikian juga yang terjadi di beberapa tempat. Mengingat kasus tersebut Syukur berharap Perber tersebut dicabut oleh presiden agar kehidupan beragama lebih terjamin.

Kehadiran walikota Bekasi Mochtar Muhammad dalam acara ini ternyata tidak menjawab persoalan yang disampaikan melalui orasi oleh beberapa pendeta dan masyarakat. Walikota hadir hanya untuk menyanyikan beberapa lagu, selanjutkany pergi begitu saja. Beberapa jemaat terlihat tidak puas dengan suasana ini, bahkan salah satu jemaat berteriak agar walikota bersikap.

Namun seperti biasa walikota tak berkomentar, bahkan ketika dikejar unutk menyampaikan tanggapan terhadap kasus HKBP, ia menyampaikan bahwa pengajuan pendirian rumah ibadah itu belum pernah ada. Bahkan ketika didesak untuk berkomentar mengenai kasus kekerasan yang terjadi tanggal 8 Agustutus lalu, ia mengatakan sedang melakukan pendekatan kepada beberapa kelompok yang berkonflik. Ketika didesak langkah konkret walikota dalam menanggapi kasus ini, ia tidak menyatakan langkah seperti apa yang akan diambil.

Pendapat walikota tersebut berbeda dengan pendeta Luspida, menurutnya selama 20 tahun HKBP telah melakukan pengajuan dan perjuangan untuk mendirikan rumah ibadah. Terakhir mereka mengajukan permohonan itu pada tahun 2004. Namun apabila tiap ganti walikota harus mengajukan permohonan tersebut, HKBP akan melakukan hingga hak mereka terpenuhi.

Tidak cukup hanya dengan keahadiran walikota pada saat ini tanpa komitmen yang jelas terhadap kasus HKBP. Sangat tidak mungkin juga walikota tidak mengetahui bahwa HKBP telah berulangkali mengurus pendirian rumah ibadah, apalagi konflik tersebut telah menimbulkan korban. Tidak cukup hanya dengan nyanyian, hati kami dan raga kami telah terlanjur sakit.

Pendapat Syukur Nababan untuk mengkritisi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri dalam implementasinya pendirian rumah ibadah perlu kita kritisi bersama. Peraturan tersebut telah menciderai rasa keadilan bagi penganut agama yang lebih sedikit. Namun dukungan untuk pencabutan perber ini juga perlu terus diwacanakan agar presiden melihat realita atas peraturan para pembantunya yang seringkali menimbulkan konflik di masyarakat.

Sejatinya tiap individu di negara ini dilindungi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. seperti yang tertuang dalam UUD 45. Dalam hal ini negara berkewajiban menjaga stabilitas bangsa dengan memberikan jeminan terhadap pemenuhan hak-hak warga negara termasuk hak beribadah. (Agnes Dwi)

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.