Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) lahir sebagai bentuk keprihatinan masyarakat sipil terhadap maraknya upaya pengkhianatan terhadap Konstitusi, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Merespon pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang kontroversial di parlemen nasional karena isinya yang mengancam keberagaman budaya di Indonesia, maka digelarlah pawai budaya Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 22 April 2006 di Jakarta. Acara ini diikuti sekitar 7.000 orang dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat, baik dari kelompok adat, buruh, tani, nelayan, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, professional, akademisi, pelajar, mahasiswa, budayawan, seniman, dan lainnya.

Pawai itu berlangsung sukses. Dibuka lewat orasi Ibu Shinta Nuriyah Abdurrachman Wahid dan I Gusti Wayan Sudhirta, SH., DPD Bali serta pemecahan kendi oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, DPD DIY. Arak-arakan dimulai dari Monas dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Acara berlangsung meriah dalam panggung kebudayaan yang menampilkan musik, pentas tari dari berbagai daerah, puisi dan lagu-lagu kebangsaan.

Pada 22-25 Juni 2006 di Surabaya, diadakan Konsolidasi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang diikuti lebih dari 300 orang mewakili individu dan 225 lembaga se-Indonesia. Dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk Deklarasi Surabaya. Acara diakhiri dengan pawai budaya yang dibuka oleh Walikota Surabaya, Bambang DH. Dari konsolidasi itu, lahirlah ANBTI.

Dalam mempertahankan Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, ANBTI sebagai gerakan advokasi nasional fokus pada penguatan jaringan, kampanye, riset, dan telaah terhadap berbagai produk kebijakan.

Deklarasi Surabaya

Bangsa Indonesia dilahirkan dari keberagaman sosial yang diikat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman sosial kini terancam oleh berbagai kekuatan sosial politik yang memaksakan kehendaknya melalui pembentukan berbagai produk hukum yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal IKa.

Munculnya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dan pengesahan perda-perda yang sarat muatan penyeragaman paham tertentu telah menimbulkan konflik di masyarakat. Fakta tersebut berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu pada tanggal 22-25 Juni 2006 di Kota Pahlawan Surabaya, komponen-komponen bangsa yang resah dari berbagai pelosok Tanah-Air bermusyawarah dan bersepakat membentuk ALIANSI NASIONAL BHINNEKA TUNGGAL IKA untuk mempertahankan keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia dengan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengancam keberagaman dan menimbulkan perpecahan bangsa Indoensia
2. Menolak segala upaya yang bertujuan mengganti Negara Pancasila menjadi Negara agama.
3. Menolak RUU APP karena mengancam keberagaman budaya, keutuhan bangsa dan merupakan salah satu upaya mengubah Pancasila.
4. Pemerintah harus menindak tegas kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, golongan, etnis dan ras yang memaksakan kehendak dengan tindak premanisme, terror dan kekerasan.
5. Pemerintah harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik horizontal di berbagai pelosok tanah air, terutama di Poso Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua akibat adanya kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila
6. Mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan pendidikan formal dan non formal yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya setempat dan penghargaan terhadap budaya-budaya lain.

Surabaya, 25 Juni 2006

ANBTI

Civil Networking for Maintaining Pancasila and Bhinneka Tunggal Ila (Unity in Diversity)

Historical Background

National Alliance for Unity in Diversity (ANBTI) was born as a society concern toward much effort to betray the Constitution, Pancasila, and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity).

Bhinneka Tunggal Ika cultural parade on April 22nd 2006 in Jakarta was celebrated to respond the controversial discussion about Anti-Pornography Act in the national parliament which substances threat the diversity in Indonesia. About 7.000 people from many different communities, such as; cultural tribes, laborers, farmers, fishermen, women, religious and society figures, teachers, students, cultural observers, artists, and so forth, celebrated this event.

This parade was successful. It was opened by Mrs. Sinta Nuriyah Abdurrachman Wahid and the Bali representative, I Gusti Wayan Sudhirta, SH., and symbolize act done by Yogyakarta representative, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. The parade was started at Monas and ended at Bundaran Hotel Indonesia. This event was wonderful, performing local music, dances, poems from several regions, and also national songs.

On 22nd-25th June 2006 at Surabaya, Bhinneka Tunggal Ika National Consolidation was presented by 300 people represented individuality and 225 Indonesia institutions. It was opened by Sri Sultan Hamengku Buwono X, and it created an agreement which called Surabaya Declaration. At the end, this event was ended by the cultural parade which was officially opened by Surabaya Governor, Bambang DH. From this consolidation, ANBTI was born.

In maintaining Indonesia as the Bhinneka Tunggal Ika country, ANBTI as national advocacy movement focuses on networking, campaign, research, and study toward some policies.

Surabaya Declaration

As an expression of concern over the threats to the nation’s diversity and cultural identity, a gathering of social activists, experts, leaders, public figures and organizations, from diverse social, economic, cultural, religious and political backgrounds throughout Indonesia was held in Surabaya, East Java from 22nd-25th June 2006. This gathering was known as ANBTI’s First National Consolidation Meeting, which gave birth to the formal establishment of ANBTI under the Surabaya Declaration.

At the end of this meeting, 225 organizations and/or individuals signed the Surabaya Declaration declaring their joint decision to establish ANBTI to safeguard Indonesia’s diversity, and their position to:

1. Reject all policies and legislation that threaten diversity and result in the disintegration of the Indonesian nation;
2. Reject all efforts aimed at changing [Indonesia] as from Pancasila State into a religious state;
3. Reject the Anti-Pornography Bill (RUU APP) because it threatens cultural diversity, the unity of the nation, and is an effort to change the Pancasila;
4. Demand that the Government take strong action against groups that are using religion, ethnicity and race to force their interests through intimidation, terror and violence;
5. Demand that the Government takes responsibility for horizontal conflicts that have erupted throughout the country, especially in Poso, Central Sulawesi, West Sulawesi, and Papua as a result of policies that are counter to the Pancasila; and
6. Call on the government to change policies on formal and non formal education, so that they are based on local cultural values and respect for other cultures.

Surabaya, June 25th 2006